PRABUMULIH, Pikiranrakyatsumsel – Peran Ahli Gizi di Dapur MBG Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG) di Kota Prabumulih, belakangan ini menjadi sorotan, bahkan soal kompetensi pun dipertanyakan publik. Alih-alih menuai apresiasi, jagat media sosial justru riuh dengan keluhan terkait kualitas paket menu ‘kering’ MBG yang dibagikan.
Grup-grup media sosial penuh dengan unggahan menu ‘kering’ MBG yang disajikan saat bulan Ramadhan 1447 Hijriyah. Mulai dari menu yang dianggap kurang variatif, hingga temuan buah alpukat dan telur rebus busuk saat dibawa pulang siswa.
Beberapa unggahan menu-menu MBG diketahui dalam seminggu terakhir ramai di berbagai Platform media sosial Prabumulih, dan membuat heboh jagat maya. Dan kini jadi perbincangan publik khususnya warga masyarakat di Prabumulih.
Salah satunya terjadi di wilayah Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih. Dalam unggahan di grup Facebook bernama Berita Prabumulih, menu MBG didapat dari salah satu sekolah terlihat unik, terdiri dari telur rebus, sepotong roti, dan satu buah alpukat. Menu ini diduga didistribusikan ke sekolah dari SPPG wilayah tersebut.
Akun anonim yang memposting makanan itu menyebut jika buah alpukat tersebut busuk. Tak hanya itu, akun ini juga mengungkapkan kekecewaannya sebagai orangtua dengan menuliskan :
“Assalamualaikum Wr. Wb. yang terhormat Badan Gizi Nasional, khususnya SPPG kota Prabumulih Selatan. Mohon maaf, bukannya kami tidak bersyukur dengan program MBG yang diterima, akan tetapi alangkah kecewanya hati kami melihat kenyataan dilapangan, paket MBG seperti ini bukan 1x atau 2x saja. Mohon untuk kedepannya lebih diperhatikan lagi makanan yang diberikan KPD Anak”. Kita semua manusia punya hati nurani, bayangkan kalau anak kita diberikan sesuatu hal yg tidak baik, betapa kecewa hati orgtua. semoga kedepannya bisa di evaluasi dan ditindak lanjuti. Wassalamualaikum Wr. Wb” tulis akun anonim di beranda grup Facebook Berita Prabumulih, pada Sabtu (28/2/2026).
Polemik menu ‘kering’ MBG di kota Prabumulih ini pun memantik kritik berbagai kalangan yang khawatir akan standar pelayanan gizi program MBG, hingga memunculkan pertanyaan publik atas peran dan kompetensi Ahli Gizi yang ditempatkan di sejumlah dapur SPPG kota nanas itu.
“Tanpa ahli program besar bisa tetap berjalan, tetapi ketepatan sasaran dan efektivitasnya menurun, ini perlu dipertanyakan ahli gizinya,” tulis salah satu akun di kolom komentar postingan akun Facebook Viral Prabumulih.
“Makanan dak rupo makanan, pihak pengelola harus nyo evaluasi, introspeksi kinerja dapur nyo kalo dak sanggup menuhi kebutuhan mending ambek dikit bae sampe ado kepala SPPG yang pingsan Karno dak sanggup sampai target,” komentar akun lainnya.
Belum ada tanggapan resmi dari pihak dapur SPPG di kota Prabumulih hingga berita ini ditayangkan terkait sejumlah menu MBG yang dikeluhkan warga tersebut. Tim media ini juga telah mencoba menghubungi salah satu pengelola dapur SPPG di wilayah Kecamatan Prabumulih Selatan melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp juga belum dijawab.
Menurut Kaprodi Program Studi Profesi Dietisien UMS Dr. Dwi Sarbini, S.ST., M.Kes. yang dikutip dari lama platform Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sabtu (28/2/2026), menyebutkan kompetensi seorang ahli gizi hanya dapat diperoleh melalui pendidikan profesi dengan dasar etik dan tanggung jawab hukum. Kompetensi mereka tak bisa didapatkan dari pelatihan singkat, sehingga perannya pun tak bisa digeser oleh tenaga tanpa latar belakang ilmu gizi.
Ahli gizi bertanggung jawab memastikan menu MBG memenuhi AKG, menghitung kebutuhan porsi, memilih bahan pangan yang aman dan terjangkau, serta mengawasi proses penyimpanan dan pengolahan agar higienis. Jika benar peran ahli gizi dihapus atau digantikan tenaga non profesional, risiko yang muncul akan berakibat fatal.
“Menu MBG bisa-bisa tak seimbang gizinya, terkontaminasi, adanya ketidakcocokan asupan energi dengan kebutuhan anak, hingga potensi kasus keracunan makanan, dan merosotnya efektivitas program dalam jangka panjang,” kritik Dwi.
Sementara, Dewan Pakar Badan Gizi Nasional (BGN) Ikeu Tanziha, bahwa karir ahli gizi yang bekerja di SPPG sudah jelas. Seperti kutipannya yang didapat dari laman Media Tempo. Ia mengemukakan, ahli gizi yang bekerja di SPPG secara otomatis menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Artinya itu kan sudah ada ya PPPK diakui oleh pemerintah dan sekarang beberapa SPPG ahli gizinya sudah masuk PPPK. Jadi memang bertahap ya,” kata dia. (dn)
