PRABUMULIH, Pikiranrakyatsumsel – Di tengah kondisi konflik di kawasan Timur Tengah (Timteng)antara Amerika Serikat, Israel dan Iran kian memanas saat ini, diketahui, terdapat 13 warga Kota Prabumulih yang bekerja di Arab Saudi dan Turki. Hal itu, menjadikan perhatian serius dari Pemerintah Kota Prabumulih.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Prabumulih, H Sanjay Yunus SH MH mengungkapkan, berdasarkan data resmi yang tercatat di Disnaker, terdapat 13 warga Prabumulih yang bekerja di luar negeri sejak tahun 2023 hingga 2025 dan seluruhnya masih aktif bekerja sampai saat ini.
“Berdasarkan data resmi yang ada pada kami (Disnaker), total ada 13 warga Prabumulih yang bekerja di luar negeri sejak 2023 hingga 2025. Ketiga belas orang tersebut hingga kini seluruhnya masih aktif bekerja,” ungkap Sanjay kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).
Ia menyampaikan, dari total 13 PMI tersebut terdiri dari 9 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka bekerja di sektor yang beragam, mulai dari jasa, konstruksi, hingga sektor domestik.
“Dari 13 warga kita yang bekerja di Timur Tengah itu, sebagian besar berada di Arab Saudi dan satu orang perempuan bekerja di Turki,” kata dia.
Data tersebut menjadi dasar bagi Disnaker Prabumulih untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala terhadap kondisi para PMI. Terlebih dalam situasi konflik internasional yang berpotensi berdampak pada stabilitas keamanan kawasan.
Lebih jauh Sanjay menuturkan, hingga saat ini belum ada laporan mengenai kondisi darurat atau ancaman langsung terhadap PMI asal Prabumulih. Namun demikian, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat komunikasi lintas instansi.
Menurutnya, Disnaker Prabumulih memastikan terus melakukan langkah antisipatif guna menjamin keselamatan PMI asal daerah tersebut. Pemerintah Kota Prabumulih melalui Disnaker berperan sebagai koordinator daerah dalam memastikan perlindungan, komunikasi, serta kesiapsiagaan bagi PMI di tengah situasi geopolitik yang berkembang.
“Langkah pertama yang kami lakukan adalah pendataan dan monitoring. Kami mendata PMI asal Prabumulih yang bekerja di Timur Tengah serta memantau perkembangan situasi keamanan secara menyeluruh,” bebernya.
Pendataan ini mencakup identitas lengkap PMI, lokasi kerja, nomor kontak yang dapat dihubungi, hingga data keluarga yang berada di Prabumulih. Hal ini penting untuk mempercepat koordinasi apabila terjadi situasi darurat.
Tak hanya itu, Disnaker juga secara aktif memantau perkembangan informasi resmi dari pemerintah pusat terkait dinamika konflik di Timur Tengah. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap kebijakan atau langkah yang diambil selaras dengan arahan nasional.
Sanjay menambahkan, pihaknya juga melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Disnaker Prabumulih berkomunikasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di negara-negara terdampak. (*)
