PRABUMULIH, Pikiranrakyatsumsel – Aksi damai kembali digelar Aliansi Prabumulih Menggugat di depan DPRD Kota Prabumulih, pada Rabu (13/5/2026). Massa membawa sembilan tuntutan utama yang menyoroti berbagai persoalan strategis di Kota Prabumulih, mulai dari rekrutmen tenaga kerja, keselamatan operasional migas, hingga dampak aktivitas kereta api batu bara milik PT Kereta Api Indonesia.
Dalam orasinya, Ketua Umum LSM APM, Adi Susanto, SE menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk perjuangan untuk membela kepentingan masyarakat Prabumulih, bukan untuk menyerang perusahaan negara.
“Kami hadir di sini murni memperjuangkan hak masyarakat Prabumulih. Kami tidak menyalahkan Pertamina sebagai perusahaan negara, tetapi kami menyoroti oknum-oknum pejabat yang diduga menyalahgunakan jabatan. Aspirasi ini kami sampaikan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, APM Prabumulih ini menyampaikan sembilan tuntutan utama kepada DPRD Prabumulih, yakni meminta peninjauan ulang zonasi operasional minyak dan gas terkait keberadaan pipa migas yang dinilai terlalu dekat dengan permukiman warga.
Kemudian, pihak APM juga mendesak pengawasan ketat terhadap proses rekrutmen tenaga kerja agar dilakukan secara terbuka dan transparan, serta mendorong revisi Perda tenaga kerja lokal agar masyarakat ring satu mendapat prioritas utama.
Selain itu, massa juga meminta pemerintah menertibkan kabel provider yang semrawut di sejumlah titik kota, mengevaluasi operasional kereta api batu bara PT KAI yang kerap memicu kemacetan panjang di perlintasan sebidang, serta mendesak perusahaan-perusahaan besar lebih aktif menyalurkan program Corporate Social Responsibility (CSR).
APM juga menuntut keterbukaan informasi dari PT Pertamina apabila terjadi insiden operasional di lapangan, mendorong terciptanya hubungan harmonis antara aparat keamanan perusahaan dengan masyarakat, hingga meminta DPRD melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan guna memastikan pelaksanaan CSR dan kontribusi nyata terhadap daerah.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada operasional kereta api batu bara milik PT KAI yang dinilai telah menimbulkan keresahan masyarakat. Selain menyebabkan antrean panjang kendaraan di sejumlah perlintasan, APM menilai aktivitas tersebut belum memberikan kontribusi nyata bagi Kota Prabumulih, baik dalam bentuk CSR maupun Dana Bagi Hasil (DBH).
Sebagai solusi, APM mengusulkan pembangunan flyover di titik-titik perlintasan strategis melalui dukungan pemerintah pusat dan PT KAI. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Deni Victoria, SH MSi yang langsung menemui massa aksi memastikan seluruh aspirasi akan segera dibahas melalui komisi terkait.
“Kami siap menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. DPRD akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk PT Pertamina dan PT KAI,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD lainnya, Feri Alwi. Ia menegaskan DPRD tetap berdiri bersama masyarakat dan akan segera mengoordinasikan tuntutan tersebut dengan pihak terkait.
“Kami akan mengoordinasikan dengan pihak terkait. DPRD Prabumulih tidak pernah meninggalkan masyarakat dan rakyat. Percayalah, aspirasi ini sesegera mungkin akan kami tindak lanjuti,” tukasnya. (dn)
