PALEMBANG, Pikiranrakyatsumsel – Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Termasuk, persoalan antrean di sejumlah SPBU kota Prabumulih.
Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru meminta seluruh pihak terkait membuka informasi mengenai rantai pasok BBM secara transparan. Hal itu disampaikan HD saat memimpin rapat membahas kondisi distribusi BBM bersubsidi, mulai dari rantai pasok hingga penyaluran ke masyarakat di Griya Agung, Palembang, beberapa hari lalu.
Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh penjelasan mengenai kondisi yang menyebabkan terjadinya antrean maupun persoalan ketersediaan BBM di sejumlah wilayah.
“Saya ingin semua cluster, dari FAME sampai distribusi ke konsumen, seterbuka-terbukanya kepada masyarakat. Masyarakat harus tahu. Kalau ada kendala, kita atasi bersama,” kata Herman Deru.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan BBM bersubsidi tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan di tingkat SPBU. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan, distribusi, serta penyaluran BBM berlangsung sesuai ketentuan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Herman Deru turut menyoroti kepastian kuota BBM bersubsidi untuk Sumsel. Pemerintah daerah meminta ketentuan kuota yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi distribusi, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan antrean tidak terus berulang.
Antrean Panjang di Prabumulih
Persoalan antrean BBM bersubsidi juga terlihat di sejumlah SPBU di Kota Prabumulih dalam beberapa waktu terakhir.
Berdasarkan dari pantauan di sejumlah SPBU di wilayah Kecamatan Prabumulih Timur menunjukkan antrean kendaraan yang cukup panjang. Di tengah kondisi tersebut, kendaraan jenis sepeda motor Thunder juga terlihat berada dalam antrean pengisian pada lebih dari satu kesempatan dalam sehari.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena frekuensi pengisian yang berulang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai pola pembelian dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.
Selain itu, terdapat informasi mengenai dugaan pungutan tambahan di luar harga resmi BBM kepada konsumen. Meski demikian, kondisi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran.
“Kalu ngisi sepuluh liter tambahan bayar Rp3.000, kalu ngisi full tank nambah Rp6.000,” ujar seorang sumber yang mengaku pernah mengikuti antrean di salah satu SPBU yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Pertamina Jelaskan Keterkaitan FAME
Sementara itu, perwakilan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Ayub Ritto, menjelaskan bahwa persoalan pasokan Bio Solar juga berkaitan dengan rantai pasok bahan bakar nabati atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME).
Menurut Ayub, sekitar 50 persen komponen yang digunakan dalam distribusi Bio Solar berasal dari bahan baku sawit. Karena itu, kelancaran pasokan dan distribusi bahan baku tersebut menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan ketersediaan FAME untuk kebutuhan Bio Solar.
Apabila terjadi gangguan pada stok maupun distribusi bahan baku, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pasokan FAME menuju kilang dan selanjutnya berdampak pada rantai pasok BBM di lapangan.
Penjelasan tersebut menjadi salah satu bagian yang dibahas dalam rapat koordinasi Pemprov Sumsel untuk melihat persoalan BBM secara menyeluruh, bukan semata-mata dari kondisi antrean di SPBU.
Pemprov Sumsel bersama pihak terkait selanjutnya didorong untuk menghasilkan langkah konkret dan terukur guna mengurai antrean BBM bersubsidi.
Upaya tersebut mencakup penguatan distribusi, pengawasan penyaluran, serta memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat sesuai kuota dan ketentuan yang berlaku. (dn/tm)
