PRABUMULIH, Pikiranrakyatsumsel – Dalam rangka kesiapan menghadapi arus mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih mengikuti Video Conference (Vidcon) Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Operasional (Opsnal) Tingkat Menteri.

Kegiatan Vidcon itu dipimpin langsung oleh Kapolri, Listyo Sigit Prabowo serta dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam), Panglima TNI dan para menteri terkait sebagai bentuk penguatan koordinasi nasional menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat jelang hari raya Idul Fitri.

Untuk di wilayah Kota Prabumulih, kegiatan dipusatkan di Aula Polres Prabumulih yang diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta instansi terkait lainnya.

Wali Kota Prabumulih, H Arlan diwakili Asisten III, Drs Amilton yang hadir, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penuh pengamanan Idul Fitri tahun ini.

“Pemerintah Kota Prabumulih siap mendukung penuh pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 melalui sinergi lintas sektoral. Koordinasi yang solid antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder menjadi kunci agar arus mudik dan perayaan Idul Fitri berjalan aman, lancar, dan kondusif,” katanya.

Amilton menyampaikan, bahwa seluruh OPD terkait telah diinstruksikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Kami telah menginstruksikan OPD terkait untuk memastikan kesiapan infrastruktur, layanan kesehatan, pengendalian harga bahan pokok, serta kelancaran lalu lintas. Semua langkah ini demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri,” tegasnya.

Melalui sinergi lintas sektoral ini, kata Assisten III, pihak Pemkot Prabumulih berharap seluruh rangkaian Operasi Ketupat 2026.

“Mulai dari arus mudik hingga arus balik, semoga dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat,” tutupnya. (dn)

PALEMBANG, Pikiranrakyatsumsel – Wali Kota Prabumulih, H Arlan menyampaikan usulan-usulan spesifik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih yang diajukan untuk mendapatkan dukungan pendanaan melalui Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Usulan ini mencakup berbagai sektor pembangunan yang dinilai prioritas bagi Prabumulih.

Penyampaian usulan BKBK tersebut dilakukan Wali Kota Arlan dalam audiensi dengan Gubernur Sumsel di Rumah Kayu Taman Kenten Palembang, pada Selasa (3/3/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari komitmen Wali Kota Arlan dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan pelayanan publik di kota Prabumulih.

“Fokus usulan pembangunan 2026 diproyeksikan pada peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan spesialis, serta program pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan,” ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus mendorong pemerataan pembangunan di 17 kabupaten dan kota melalui skema Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK). Diskusi dalam audiensi tersebut berfokus pada identifikasi proyek-proyek strategis yang relevan dengan kriteria penerima BKBK.

Klaster BKBK: Super Prioritas dan Prioritas Berkelanjutan

Gubernur Sumsel H Herman Deru menjelaskan bahwa alokasi BKBK Provinsi Sumsel dilakukan dengan mengacu pada beberapa klaster prioritas.

Pembagian klaster ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan keuangan yang diberikan dapat memberikan dampak yang paling signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah penerima.

“Kami akan memberikan bantuan ke daerah itu dengan tiga klaster,” ucap Gubernur Herman Deru.

Ketiga klaster yang menjadi fokus dalam penyaluran BKBK adalah super prioritas, prioritas, dan program yang berkesinambungan.

Penetapan klaster ini memungkinkan pemerintah provinsi untuk memfokuskan sumber daya pada jenis program atau proyek yang paling mendesak atau strategis.

Untuk klaster super prioritas, Herman Deru mengatakan fokusnya adalah pada pembangunan infrastruktur yang memiliki potensi dampak sangat bermanfaat jika diteruskan atau diselesaikan, terutama jika proyek tersebut sebelumnya mangkrak (terhenti).

“Untuk super prioritas,” kata Herman Deru, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di klaster ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas dan baik bagi masyarakat, seperti peningkatan perekonomian dan kesejahteraan.

Selanjutnya, untuk klaster yang bersifat prioritas, Herman Deru menyampaikan bahwa jenis programnya sama halnya dengan super prioritas, yaitu yang bermanfaat bagi masyarakat. Perbedaannya mungkin terletak pada skala, cakupan, atau tingkat urgensi dibandingkan dengan yang super prioritas.

Herman Deru juga memperjelas definisi infrastruktur dalam konteks BKBK ini, yang cakupannya luas dan tidak terbatas pada satu jenis pembangunan fisik saja.

“Jadi infrastruktur itu tidak hanya jalan, jembatan saja,” ucapnya. Definisi ini diperluas mencakup berbagai pembangunan fisik maupun layanan dasar lainnya.

Menurutnya, infrastruktur yang dimaksud meluas mencakup pembangunan rumah sakit, sekolah, termasuk layanan komunikasi, dan pembangunan lainnya yang esensial bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. (*)

PRABUMULIH, Pikiranrakyatsumsel – Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Pemerintah Kota Prabumulih kembali menggulirkan program Pasar Murah yang dilaksanakan di Kelurahan Muntang Tapus, Selasa (3/3/2026). Kegiatan ini sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan membantu daya beli masyarakat.

Sebanyak 200 paket sembako disediakan bagi warga dengan harga tebus Rp58.500 per paket. Isi paket tersebut terdiri dari telur ayam ½ kg seharga Rp10 ribu, gula pasir Rp8 ribu/kg, minyak goreng Rp10 ribu/kg, bawang merah Rp13 ribu/½ kg, bawang putih Rp12 ribu/½ kg, serta cabai merah Rp5 ribu/½ kg. Harga tersebut berada di bawah harga pasar, sehingga diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran rumah tangga.

Kegiatan dibuka oleh Asisten III Pemkot Prabumulih, Drs. Amilton, yang hadir mewakili Wali Kota Prabumulih H. Arlan. Ia didampingi Kepala Disperindag Kota Prabumulih, Muhtar Edi, S.Sos., M.Si.

Dalam sambutannya, Drs. Amilton menegaskan bahwa pasar murah merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat, khususnya di tengah fluktuasi harga bahan pangan yang kerap terjadi menjelang momen-momen tertentu.

“Program ini adalah bagian dari komitmen pemerintah kota untuk menjaga kestabilan harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat langsung bagi warga Muntang Tapus,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa pasar murah tidak berhenti di satu lokasi saja. Pemkot Prabumulih berencana menggelar kegiatan serupa secara bertahap di kelurahan lain agar pemerataan manfaat dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Sementara itu, Kepala Disperindag Muhtar Edi menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan distributor dan agen guna menjamin ketersediaan bahan pokok dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan pasaran.

“Kami memastikan harga yang ditawarkan benar-benar lebih rendah dari harga pasar. Selain membantu masyarakat, langkah ini juga menjadi salah satu upaya pengendalian harga agar tetap stabil di tingkat pedagang,” jelasnya.

Antusiasme warga terlihat tinggi sejak kegiatan dimulai. Paket sembako yang tersedia langsung diminati masyarakat dan habis dalam waktu relatif singkat. Ke depan, Disperindag akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk mempertimbangkan penambahan jumlah paket pada pelaksanaan berikutnya agar dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Program pasar murah ini menjadi salah satu instrumen strategis Pemkot Prabumulih dalam menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. (*)

PRABUMULIH, Pikiranrakyatsumsel – Di tengah kondisi konflik di kawasan Timur Tengah (Timteng)antara Amerika Serikat, Israel dan Iran kian memanas saat ini, diketahui, terdapat 13 warga Kota Prabumulih yang bekerja di Arab Saudi dan Turki. Hal itu, menjadikan perhatian serius dari Pemerintah Kota Prabumulih.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Prabumulih, H Sanjay Yunus SH MH mengungkapkan, berdasarkan data resmi yang tercatat di Disnaker, terdapat 13 warga Prabumulih yang bekerja di luar negeri sejak tahun 2023 hingga 2025 dan seluruhnya masih aktif bekerja sampai saat ini.

“Berdasarkan data resmi yang ada pada kami (Disnaker), total ada 13 warga Prabumulih yang bekerja di luar negeri sejak 2023 hingga 2025. Ketiga belas orang tersebut hingga kini seluruhnya masih aktif bekerja,” ungkap Sanjay kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).

Ia menyampaikan, dari total 13 PMI tersebut terdiri dari 9 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka bekerja di sektor yang beragam, mulai dari jasa, konstruksi, hingga sektor domestik.

“Dari 13 warga kita yang bekerja di Timur Tengah itu, sebagian besar berada di Arab Saudi dan satu orang perempuan bekerja di Turki,” kata dia.

Data tersebut menjadi dasar bagi Disnaker Prabumulih untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala terhadap kondisi para PMI. Terlebih dalam situasi konflik internasional yang berpotensi berdampak pada stabilitas keamanan kawasan.

Lebih jauh Sanjay menuturkan, hingga saat ini belum ada laporan mengenai kondisi darurat atau ancaman langsung terhadap PMI asal Prabumulih. Namun demikian, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat komunikasi lintas instansi.

Menurutnya, Disnaker Prabumulih memastikan terus melakukan langkah antisipatif guna menjamin keselamatan PMI asal daerah tersebut. Pemerintah Kota Prabumulih melalui Disnaker berperan sebagai koordinator daerah dalam memastikan perlindungan, komunikasi, serta kesiapsiagaan bagi PMI di tengah situasi geopolitik yang berkembang.

“Langkah pertama yang kami lakukan adalah pendataan dan monitoring. Kami mendata PMI asal Prabumulih yang bekerja di Timur Tengah serta memantau perkembangan situasi keamanan secara menyeluruh,” bebernya.

Pendataan ini mencakup identitas lengkap PMI, lokasi kerja, nomor kontak yang dapat dihubungi, hingga data keluarga yang berada di Prabumulih. Hal ini penting untuk mempercepat koordinasi apabila terjadi situasi darurat.

Tak hanya itu, Disnaker juga secara aktif memantau perkembangan informasi resmi dari pemerintah pusat terkait dinamika konflik di Timur Tengah. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap kebijakan atau langkah yang diambil selaras dengan arahan nasional.

Sanjay menambahkan, pihaknya juga melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Disnaker Prabumulih berkomunikasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di negara-negara terdampak. (*)

PRABUMULIH, Pikiranrakyatsumsel – Wali Kota Prabumulih, H Arlan bersama Sekretaris Daerah Kota Prabumulih, H Elman, S.T., M.M., memimpin Rapat Evaluasi Bulanan Pemerintah Kota Prabumulih yang digelar guna meninjau progres pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh perangkat daerah, Selasa, 3 Maret 2026.

Dalam arahannya, H Arlan menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan lurah untuk terus menekankan sejumlah hal penting dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur pemerintah.

Wali Kota juga menegaskan bahwa setiap program dan kegiatan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, ia meminta seluruh jajaran agar memastikan pelayanan publik menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah kerja.

“Kita harus memastikan bahwa setiap program yang dijalankan betul-betul berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.

Poin kedua yang ditekankan Arlan adalah pentingnya koordinasi dan kolaborasi, baik antar OPD maupun antara OPD dengan camat dan lurah.

Dengan sinergi yang baik, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif.

H Arlan juga memberikan perhatian khusus pada aspek kedisiplinan pegawai.

Menurutnya, disiplin bukan hanya soal kehadiran dan ketepatan waktu, tetapi juga menyangkut kualitas kerja serta profesionalisme dalam memberikan pelayanan.

“Kedisiplinan adalah tanggung jawab bersama. Setiap pegawai harus memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Ia meminta seluruh kepala OPD, camat, dan lurah untuk meningkatkan pengawasan serta pembinaan terhadap staf di lingkungan masing-masing guna memastikan standar pelayanan tetap terjaga.

Wali Kota berharap, melalui rapat evaluasi bulanan ini, seluruh jajaran Pemerintah Kota Prabumulih memiliki gambaran yang jelas terkait progres program yang berjalan sekaligus termotivasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat.

Rapat tersebut turut dihadiri Asisten I Dr. Drs. Aris Priadi, S.H., M.Si., Asisten II Drs. M. Ali, M.Si., Asisten III Drs. Amilton, para Staf Ahli Wali Kota, seluruh Kepala OPD, Camat, dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih. (*)

PRABUMULIH, Pikiranrakyatsumsel – Dalam mendukung Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Kota Prabumulih menunjukkan komitmennya dengan hadiri rapat konsolidasi bersama kasatpel, mitra, dan yayasan terkait di Ballroom Hotel Aryaduta, Palembang.

Wali Kota Prabumulih diwakili oleh Asisten II Setda Kota Prabumulih, Muhammad Ali, yang hadir dalam forum strategis tersebut. Rapat konsolidasi tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sumsel, H Herman Deru.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Deru, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan tepat sasaran di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.

“Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan,” tegas Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam arahannya.

Sementara, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, selalu narasumber memaparkan strategi pelaksanaan program, mekanisme pengawasan distribusi, serta standar pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat Leriva, Ketua Satgas MBG Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, serta SPPG dari seluruh daerah di Sumatera Selatan.

Ia juga memaparkan strategi pelaksanaan program, mekanisme pengawasan distribusi, serta standar pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat.

Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan tepat sasaran di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.

Diketahui, dalam rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Ratu Tenny. (dn)