Deklarasi Pers 2026 : Negara Harus Hadir Jaga Media dan Demokrasi

Nasional|oleh

SERANG, Pikiranrakyatsumsel – Dewan Pers bersama sejumlah organisasi pers mendeklamasikan Deklarasi Pers Nasional 2026. Deklarasi tersebut, antara lain mendesak pemerintah dan DPR RI menetapkan karya jurnalistik sebagai karya yang dilindungi hak cipta. Juga mendesak platform teknologi digital, termasuk platform kecerdasan buatan (AI), untuk memberikan kompensasi yang adil dan proporsional atas penggunaan karya jurnalistik.

Deklarasi bertajuk “Pers Merdeka, Media Berkelanjutan, Demokrasi Terjaga” ini menegaskan peran pers nasional dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, sekaligus menghormati kebhinekaan serta menyampaikan informasi yang akurat, benar, dan dapat dipercaya kepada publik. Pembacaan deklarasi dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, di Banten, Minggu (8/2/2026).

Dalam deklarasi tersebut, pers Indonesia mengakui masih menghadapi persoalan strategis, mulai dari ancaman terhadap kemerdekaan pers, keberlanjutan ekonomi perusahaan media, hingga keselamatan dan perlindungan wartawan.

“Pers nasional menjalankan peran menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran,” kata Totok membacakan isi deklarasi.

“Dalam menjalankan peran tersebut, pers nasional menghadapi masalah strategis seperti kemerdekaan pers, ancaman keberlanjutan ekonomi media, dan perlindungan pada wartawan,” lanjut dia.

Melalui deklarasi ini, pers nasional menegaskan komitmen untuk tetap bekerja secara profesional dengan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, standar perusahaan pers, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu, pers menyatakan penolakan terhadap segala bentuk kriminalisasi kerja jurnalistik serta mendesak penegakan hukum yang adil atas kekerasan, intimidasi, dan ancaman terhadap wartawan.

Pers Indonesia juga mendorong negara untuk memberikan dukungan nyata bagi keberlanjutan industri media, antara lain melalui penyediaan infrastruktur digital, insentif fiskal dengan prinsip no tax for knowledge, pembiayaan publik yang transparan dan independen, serta pengembangan Dana Jurnalisme dan program penyehatan pers atau BEJO’s (bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri).

Selain itu, deklarasi tersebut mendesak pemerintah memastikan perusahaan platform digital menjalankan kewajibannya sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, serta mendorong peningkatan regulasi tersebut menjadi undang-undang.

Pers nasional juga meminta pemerintah dan DPR RI menetapkan karya jurnalistik sebagai karya yang dilindungi hak cipta dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Platform teknologi digital, termasuk platform kecerdasan buatan (AI), turut didesak untuk memberikan kompensasi yang adil dan proporsional atas penggunaan karya jurnalistik, serta mencantumkan sumber media secara jelas dan dapat ditelusuri.

Dalam deklarasi itu, pers Indonesia juga mendorong pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencegah praktik monopoli platform digital dalam ekosistem media.

Selain itu, percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara partisipatif dan berkeadilan dinilai penting, disertai usulan moratorium sementara dan terukur terhadap penerbitan Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) selama proses revisi berlangsung.

Deklarasi Pers Nasional 2026 ini menjadi penegasan sikap bersama insan pers Indonesia dalam menjaga kualitas jurnalisme, kemandirian media, serta keberlangsungan demokrasi di era digital.

Deklarasi Pers Nasional 2026 ini ditandatangani oleh Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Jaringan Media Siber Indonesia, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasionall Indonesia, Serikat Media Siber Indonesia, dan Serikat Perusahaan Pers. (*)

banner 400x130

Kepala BKPSDM kota Prabumulih Terima Penghargaan Kolaborasi Peningkatan Kompetensi ASN

Prabumulih, Sumsel|oleh

PRABUMULIH, Pikiranrakyatsumsel – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Prabumulih, Efran Santiaji, ST menerima Piagam Penghargaan atas Kolaborasi dalam Peningkatan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional Tahun 2025, pada Senin (9/2/2026).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif serta komitmen BKPSDM Kota Prabumulih dalam mendukung pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya melalui kolaborasi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional.

Kepala BKPSDM Kota Prabumulih, Efran Santiaji, ST, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran BKPSDM serta dukungan berbagai pihak terkait.

“Peningkatan kompetensi ASN merupakan kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi serta memperkuat kolaborasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur,” ujarnya.

Melalui kolaborasi peningkatan kompetensi teknis umum dan fungsional ini, diharapkan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih semakin adaptif, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah di masa mendatang.

Pemerintah Kota Prabumulih terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sebagai bagian dari upaya mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (*)

Tanggap Darurat Banjir, PT TeL Salurkan Bantuan bagi Warga di Sejumlah Desa Terdampak

Muara Enim, Sumsel|oleh

MUARA ENIM, Pikiranrakyatsumsel – Curah hujan tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan Sungai Enim dan Sungai Lematang meluap. Akibatnya, sejumlah desa di Kabupaten Muara Enim yang berada di sepanjang aliran sungai terdampak banjir.

Sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah sekitar, PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper (PT TeL) menunjukkan kepedulian dengan mengerahkan tim Corporate Social Responsibility (CSR) untuk melakukan tanggap darurat bencana, PT TeL menyalurkan bantuan kepada warga desa yang terdampak banjir sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Tanggap Darurat Banjir, PT TeL Salurkan Bantuan bagi Warga di Sejumlah Desa Terdampak (Foto: ist/PRsumsel)

Bantuan yang diberikan berupa paket sembako yang terdiri dari beras, mi instan, minyak goreng, dan air mineral. Penyaluran bantuan ini disambut baik oleh para kepala desa beserta perangkat desa, yang turut membantu proses distribusi agar bantuan dapat diterima langsung oleh warga yang membutuhkan.

Hingga berita ini diturunkan, bantuan sembako telah disalurkan ke sejumlah desa terdampak, antara lain Desa Banuayu, Kuripan Induk, Kuripan Selatan, Dangku, Baturaja, Siku, Tebat Agung, Muara Niru, Gerinam, Gunung Raja, Pangkalan Babat, Bulang, Belimbing, dan Desa Dalam.

PT TeL berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat serta meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir. Perusahaan juga berharap kondisi segera membaik, air banjir berangsur surut, dan warga dapat kembali beraktivitas normal untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga mereka. (Ril/Tim CSR, Februari 2026) 

Per Februari 2026, Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3 Segini

Nasional|oleh

JAKARTA, Pikiranrakyatsumsel – Di tahun 2026, Pemerintah memastikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak mengalami perubahan. Hal ini diberlakukan sejak 1 Januari 2026 dan dipastikan masih sama dengan tarif yang berlaku saat ini untuk seluruh kelas kepesertaan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah belum akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan selama pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di kisaran rata-rata satu dekade terakhir, yakni sekitar 5%.

Menurutnya, penyesuaian iuran baru akan dipertimbangkan apabila ekonomi Indonesia mampu tumbuh lebih tinggi dan berkelanjutan, khususnya menembus level di atas 6%. Kondisi tersebut dinilai menjadi prasyarat agar daya beli dan kapasitas masyarakat meningkat.

“Dalam pengertian tumbuhnya ada 6% lebih dan mereka sudah mulai dapat kerja lebih mudah, baru kita pikir menaikkan beban masyarakat. Kalau sekarang belum. Tahun depan kalau ekonomi tumbuh di atas 6,5% gimana?” kata Purbaya kepada awak media.

Ia menambahkan, apabila pertumbuhan ekonomi pada 2026 benar-benar melampaui 6%, pemerintah akan menilai ulang kemampuan masyarakat untuk ikut menanggung penyesuaian iuran bersama negara. Namun, hingga saat ini kebijakan tersebut belum masuk agenda.

Dengan demikian, iuran BPJS Kesehatan yang berlaku per 1 Januari 2026 masih mengacu pada tarif lama. Untuk peserta mandiri kelas 1, iuran ditetapkan sebesar Rp150.000 per orang per bulan. Sementara itu, peserta kelas 2 dikenakan iuran Rp100.000 per bulan, dan kelas 3 sebesar Rp42.000 per bulan, dengan sebagian iuran kelas 3 masih mendapat subsidi dari pemerintah.

Pemerintah menilai stabilitas tarif ini penting untuk menjaga akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di tengah upaya mendorong pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Ke depan, pemerintah menegaskan kebijakan iuran BPJS Kesehatan akan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan fiskal, kualitas layanan kesehatan, dan kemampuan ekonomi masyarakat secara luas. (*)

 

 

Artikel ini telah tayang di CNBC Indonesia dengan judul “Segini Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3 per Februari” 2026″ https://www.cnbcindonesia.com/news/20260208082009-4-709159/segini-iuran-bpjs-kesehatan-kelas-1-2-dan-3-per-februari-2026

 

Pastikan Kesehatan Relawan, SPPG Gunung Ibul dan GIB Prabumulih Rutin Lakukan Medical Check Up Mandiri

Prabumulih, Sumsel|oleh

PRABUMULIH, Pikiranrakyatsumsel – Terjaminnya kesehatan yang didukung dengan lingkungan bersih dan aman, tidak hanya mempengaruhi kinerja dan produktivitas para relawan, tapi juga secara keseluruhan mempengaruhi reputasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan penyediaan makanan bergizi, sehat, dan higienis untuk anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pastikan Kesehatan Relawan, SPPG Gunung Ibul dan GIB Prabumulih Rutin Lakukan Medical Check Up Mandiri (Foto: PRsumsel)

Tak hanya pengecekan kesehatan, tim medis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gunung Ibul Kota dan Gunung Ibul Barat (GIB) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel) juga memberikan vitamin, susu, dan suplemen lainnya terhadap ratusan relawan yang bekerja di dua SPPG tersebut.

“Ada sebanyak 102 relawan yang melakukan pemeriksaan kesehatan hari ini, 51 orang dari SPPG Gunung Ibul Barat dan 51 orang dari SPPG disini (Gunung Ibul, red). Pemeriksaan dilakukan rutin satu bulan sekali,” ujar Agusti Apriansyah, selalu Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gunung Ibul diwawancarai saat kegiatan Medical Check Up (MCU) di lokasi SPPG Gunung Ibul, Minggu (8/2/2026).

Ia mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan tim medis klinik setempat, yang merupakan inisiatif dari pengelola dua SPPG tersebut sebagai bentuk wujud komitmen pengelola dengan tujuan mengetahui secara dini perkembangan kesehatan dari seluruh relawan yang ada.

Menurutnya, medical check up para relawan MBG ini merupakan satu di antara program kesehatan dan keselamatan kerja yang perlu dilakukan oleh SPPG untuk mengetahui kondisi terkini dari kesehatan relawan demi memastikan penyediaan makanan bergizi, sehat, dan higienis untuk anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Kegiatan ini inisiatif dari pengelola atau mitra kami yang mana setiap bulan mewajibkan bagi relawan untuk cek kesehatan mereka. Bukan hanya cek kesehatan saja, setiap malam kita juga memberikan susu dan makanan bergizi ke tiap relawan dan setiap minggu sekali mitra kami juga memberikan vitamin, susu encer, serta minuman C-1000,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan Agus, kegiatan Medical Check Up yang dilakukan tim medis ini meliputi pemeriksaan kondisi fisik relawan, mulai dari pengambilan sampel darah, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kondisi mental serta riwayat kesehatan oleh tim medis.

“Kalaupun ada yang penyakitnya lebih bahaya atau rentan yang dapat menularkan, bisa kita ketahui dan bisa kita tidak lanjuti langsung. Sejauh ini dari hasil pemeriksaan tim kesehatan yang sudah-sudah hanya ditemukan kolesterol dan darah tinggi,”

“Biasanya tim medis juga ngasih vitamin obat. Kalaupun ada penyakit yang lebih parah itu langsung ditindaklanjuti dan membawanya ke rumah sakit untuk ditangani oleh dokter,” tukasnya. (dn)

HIPMI Prabumulih Periode 2026-2029 Resmi Dilantik, Wawako : Kami Berharap HIPMI Terus Berkolaborasi Membangun Prabumulih

Prabumulih, Sumsel|oleh

PRABUMULIH, Pikiranrakyatsumsel – Pengurus Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Prabumulih masa bakti 2026–2029, resmi dilantik di Gedung Kesenian Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih, Kamis, 5 Februari 2026.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Prabumulih, Franky Nasril, Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria, SH, MSi serta unsur muspida lainnya. Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB) BPC HIPMI Kota Prabumulih beberapa waktu lalu yang menetapkan Rizky Alvieto sebagai Ketua BPC HIPMI Kota Prabumulih secara aklamasi.

Dalam kesempatan itu, Franky Nasril berharap kepengurusan BPC HIPMI yang baru dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Prabumulih dalam mendorong kemajuan daerah.

“Kami berharap HIPMI dan Pemerintah Kota Prabumulih dapat terus bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun kota ini ke arah yang lebih baik,” kata dia.

Wawako Prabumulih juga menegaskan bahwa keberadaan HIPMI sangat dibutuhkan sebagai wadah pembinaan dan penguatan bagi para pengusaha muda di Kota Prabumulih.

Sementara itu, Ketua BPC HIPMI Kota Prabumulih terpilih Rizky Alvieto menyampaikan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Prabumulih.

Dalam waktu dekat, HIPMI Prabumulih akan menggelar pasar murah menjelang bulan suci Ramadhan.

“Ke depan, kami akan terus berkoordinasi dengan Pemkot. Dalam waktu dekat, menjelang Ramadhan, HIPMI akan melaksanakan kegiatan pasar murah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat,” ujar Rizky.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria, SH, M.Si memberikan apresiasi atas pelantikan kepengurusan HIPMI dan menyatakan dukungannya terhadap berbagai kegiatan positif yang akan dijalankan.

“Kami dari DPRD Kota Prabumulih tentu mendukung generasi muda untuk terus berkarya. Kami juga berharap HIPMI dapat bersinergi dengan pemerintah kota dalam pembangunan dan pengembangan usaha di daerah,” tukasnya. (dn)

Polsek Lembak Ungkap Motif Pembunuhan Wanita yang Ditemukan Tewas di Desa Gaung Asam

Muara Enim, Peristiwa|oleh

MUARA ENIM, Pikiranrakyatsumsel – Kepolisian Resort (Polres) Muara Enim melalui Polsek Lembak mengungkap kasus kematian seorang ibu rumah tangga diketahui bernama Wulandari, warga Palembang. Wanita paruh baya itu ditemukan tewas oleh warga di kebun nanas semak belukar Desa Gaung Asam Kecamatan Belida darat Kabupaten Muara Enim.

Polsek Lembak Ungkap Motif Pembunuhan Wanita yang Ditemukan Tewas di Desa Gaung Asam (Foto: Ist/PRsumsel)

Kapolsek Lembak IPTU Yopi Maswan, SH melalui Kanit Reskrim IPDA Decky Chandra Winata, SE mengatakan, Wulandari diduga menjadi korban penganiayaan dan pembunuhan oleh pelaku Andi alias Ateng (38) warga Desa Sungai Lebong Pemulutan Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan komering Ilir (OKI).

“Berdasarkan pengakuan dari pelaku Andi alias Ateng, pembunuhan itu dilakukannya dengan cara mencekik leher korban selama kurang lebih 1 jam sampai korban tidak bernafas lagi,” kata IPDA Decky Chandra kepada media ini, Kamis (5/2/2026).

Kanit Reskrim Polsek Lembak juga mengungkapkan, bahwa pelaku Andi alias Ateng merupakan teman akrab dari korban. Menurutnya, Andi alias Ateng diduga sakit hati terhadap Wulandari karena masih memiliki hutang terhadap diri pelaku tersebut.

“Untuk motif pembunuhan dikarenakan korban Wulandari ada hutang kepada pelaku Andi alias Ateng ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut IPDA Decky menjelaskan, awal mula terungkapnya kasus pembunuhan ini bermula, setelah pihaknya menerima laporan adanya penemuan mayat yang terjadi di kebun nanas semak belukar Desa Gaung Asam Kecamatan Belida darat Kabupaten Muara Enim, pada Selasa, 27 Januari 2026 lalu, sekira pukul 14.00 WIB.

Kemudian, lanjut dia, anggota unit Reskrim Polsek Lembak langsung melakukan penyelidikan. Hingga petang hari itu sekira pukul 18.00 WIB, pihaknya mendapatkan kabar bahwa seorang laki-laki yang diduga pelaku yang telah melakukan pembunuhan tersebut sudah menyerahkan diri di Polsek Ilir Barat 1 (IB-1), Palembang.

“Dan setelah dilakukan interogasi, laki-laki tersebut yang tak lain pelaku Andi alias Ateng mengakui perbuatannya bahwa ia telah melakukan pembunuhan terhadap korban Wulandari di Desa Gaung Asam itu dengan cara mencekik leher korban,” beber IPDA Decky.

Ditegaskan oleh Kanit Reskrim Polsek Lembak, atas perbuatannya tersebut pelaku Andi dapat dijerat Pasal 459 KUHPidana tentang Pembunuhan Berencana. Untuk saat ini, sambung dia, Andi alias Ateng beserta sejumlah barang bukti diantaranya, satu buah helm SNI warna hitam, satu buah tas selempang coklat, sepasang sandal, dua kacamata hitam, dia butir inher obat asma, dan sehelai baju kaos lengan panjang warna hitam serta celana panjang warna hitam dengan lis kiri kanan telah diamankan dan dibawa ke Polsek Lembak guna pemeriksaan lebih lanjut.

“Pelaku Andi alias Ateng berikut barang buktinya sudah diamankan di Polsek Lembak. Pelaku tersebut juga dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan Pasal 459 KUHPidana tentang tentang pembunuhan berencana,” tukasnya. (dn)

Pemkot Prabumulih Pastikan Harga dan Stok Pangan Stabil Jelang Ramadhan

Prabumulih|oleh

PRABUMULIH, Pikiranrakyatsumsel – Menjelang bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih memastikan kestabilan harga sembako maupun ketersediaan stok bahan pangan di pasaran. Hal ini ditegaskan melalui peninjauan langsung pihak pemerintah ke Pasar Tradisional Modern (PTM) 1 Prabumulih.

“Hari ini kami meninjau dan memonitor langsung. Harga masih normal, dan stok bahan pangan dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga menjelang bulan suci Ramadhan nanti,” kata Wakil Wali Kota Prabumulih, Franky Nasril SKom MM yang hadir langsung melakukan peninjauan bersama tim satgas pangan Pemprov Sumsel di Pasar Tradisional Modern (PTM) II Prabumulih, pada Kamis (5/2/2026) pagi tadi.

Menurut Franky, pemerintah tidak hanya memantau harga, tapi juga memperhatikan aspek keamanan pangan, seperti kondisi fisik bahan makanan, kebersihan tempat berjualan, serta potensi bahan pangan yang tidak layak edar.

“Kami memastikan harga dan stok barang untuk Kota Prabumulih dalam kondisi relatif stabil dan pasokan aman,” tegasnya.

Senada disampaikan Jhon Piter Sinaga, salah satu perwakilan Satgas Pangan Pemprov Sumsel, yang menyebutkan bahwa ketersediaan pangan di kota Prabumulih tak mengalami kendala. Meski ada sedikit dinamika harga pada beberapa komoditas, namun secara keseluruhan masih dalam batas kewajaran.

“Kami dari Satgas Pangan memastikan stok di Kota Prabumulih aman. Memang tadi kami melihat ada beberapa harga pangan yang mengalami kenaikan, namun kenaikannya masih relatif terkendali,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengingatkan kembali kepada pelaku usaha di pasar tersebut agar tidak melakukan praktik curang yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat.

“Apabila ditemukan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atau menaikkan harga di luar ketentuan yang berlaku, kami dari Satgas Pangan tidak segan untuk memberikan teguran hingga melakukan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegas dia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya, Disperindag, Dinas Pertanian, DPMPTSP, Diskominfo, Bagian Perekonomian, Kepala UPTD Pasar, Camat Prabumulih Utara, Lurah Sido Gede, Lurah Pasar I, Lurah Pasar II, serta unsur Kepolisian dari Polres Prabumulih.

Kehadiran berbagai pihak tersebut memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas pangan daerah, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. (dn)

Pendekatan Pembinaan Secara Humanis, Rutan Prabumulih Rutin Gelar Sapa Kasih Sayang di Blok Hunian WBP

Prabumulih|oleh

PRABUMULIH, Pikiranrakyatsumsel – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Prabumulih melaksanakan kegiatan Sapa Kasih Sayang di Blok Hunian, Selasa, 3 Februari 2026. Hal tersebut dilakukan guna memperkuat pendekatan pembinaan secara humanis serta membangun komunikasi yang harmonis antara petugas dan warga binaan.

Pendekatan Pembinaan Secara Humanis, Rutan Prabumulih Rutin Gelar Sapa Kasih Sayang di Blok Hunian WBP (Foto: Ist/PRsumsel)

Kegiatan itu dipimpin langsung Kepala Rutan Kelas IIB Prabumulih, Sandy Wiguna, S.Kom MSi didampingi Ka.KPR dan pejabat struktural, staf pembinaan, serta petugas pengamanan yang turun langsung dengan menyusuri blok hunian untuk menyapa warga binaan secara personal.

“Ini kita lakukan sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan berorientasi pada pembinaan,” kata Sandy Wiguna.

Ia juga menyempatkan diri berdialog dengan warga binaan, mendengarkan aspirasi, keluhan, serta masukan terkait kondisi hunian, pelayanan, hingga program pembinaan yang sedang berjalan.

Selain itu, pengecekan terhadap kebersihan blok, kerapian kamar, fasilitas sanitasi, serta kondisi kesehatan warga binaan turut dilakukan secara langsung.

Kepala Rutan Kelas IIB Prabumulih ini juga menyampaikan bahwa kegiatan Sapa Kasih Sayang merupakan agenda rutin yang memiliki nilai strategis dalam membangun kepercayaan antara petugas dan warga binaan.

“Kami ingin memastikan seluruh warga binaan merasa diperhatikan dan diperlakukan secara manusiawi. Dengan komunikasi yang baik, suasana Rutan akan lebih kondusif, sehingga program pembinaan dapat berjalan secara optimal,” terang dia.

Lebih lanjut Karutan Prabumulih menekankan, bahwa pentingnya peran warga binaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan.

Disamping itu, ia juga mengajak seluruh warga binaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku, menjaga kebersihan, serta mengikuti setiap kegiatan pembinaan dengan sungguh-sungguh sebagai bekal positif saat kembali ke masyarakat. (dn)

Fasilitas Dinilai Tak Layak, Pasien BPJS Keluhkan RSUD Prabumulih

Sumsel|oleh

PRABUMULIH, Pikiranrakyatsumsel – Lebih dari satu dekade menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan, seorang pasien mengungkapkan pengalaman beragam saat menjalani perawatan rawat inap menggunakan fasilitas BPJS Kelas I di RSUD Kota Prabumulih.

Pasien tersebut menjelaskan, sejak awal proses administrasi BPJS, rujukan, hingga masuk ruang perawatan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Sikap tenaga kesehatan, baik perawat maupun petugas medis, dinilai ramah, sigap, dan humanis dalam memberikan pelayanan.

“Mulai dari pendaftaran, rujukan, sampai masuk ruang perawatan, kami merasa dilayani dengan baik. Perawat dan petugas rumah sakit cukup ramah dan sigap,” ujarnya.

Namun demikian, pengalaman berbeda dirasakan ketika pasien harus menjalani pemeriksaan di Poli Bedah. Ia mengaku harus menunggu dokter dalam waktu cukup lama tanpa kepastian waktu pelayanan.

“Kami menunggu cukup lama. Dari informasi yang kami dapat, dokter yang kami tunggu sedang membuka praktik di luar rumah sakit dan baru akan datang setelah selesai praktik,” ungkapnya.

Kondisi tersebut dinilai kurang nyaman, terlebih bagi pasien yang sedang sakit dan membutuhkan penanganan medis cepat serta kepastian waktu pelayanan.

Selain persoalan waktu tunggu dokter, pasien juga menyoroti kondisi fasilitas ruang rawat inap BPJS Kelas I yang dinilai belum sesuai dengan standar layanan. Sejumlah sarana disebut tidak memadai dan kurang terawat.

“AC tidak dingin, TV tidak berfungsi, pintu kamar tidak bisa dikunci dengan baik, kamar mandi jorok, bahkan baju pasien yang digunakan untuk operasi sobek dan sudah lusuh,” keluhnya.

Meski menyampaikan sejumlah keluhan, pasien tetap memberikan apresiasi terhadap profesionalisme dan empati tenaga medis RSUD Prabumulih yang dinilai tetap bekerja maksimal melayani pasien.

“Pelayanannya sebenarnya sudah baik. Tinggal fasilitas dan pengaturan jadwal dokter saja yang perlu ditingkatkan. Apalagi kami ini peserta BPJS yang sudah bertahun-tahun rutin membayar,” pungkasnya.

Menanggapi keluhan dari pasien tersebut, Direktur RSUD Kota Prabumulih, dr. Ade Nur Ikhlas, menyampaikan terima kasih atas masukan yang disampaikan dan memastikan pihak rumah sakit akan segera melakukan perbaikan.

“Waalaikumsalam, terima kasih Pak atas informasinya. Keluhan tersebut akan kami perbaiki,” ujar dr. Ade Nur Ikhlas saat dikonfirmasi wartawan. (Ril/pwi)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.